Arab Saudi Bukan Negara Islam?

Ruyati dipancung di Arab Saudi. Berita ini bak petir di siang bolong, mengagetkan hampir seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Arab menyatakan, Ruyati binti Satubi mengaku telah membunuh istri majikannya dengan palu dan menusukkan pisau ke lehernya. Pihak keluarga korban tidak mau memaafkan, sehingga Ruyati mesti menjalani hukuman pancung. 

Pemerintah Saudi mengklaim, bahwa pelaksanaan hukum pancung ini adalah penerapan hukum Islam yang diberlakukan oleh negara. Setiap orang yang membunuh, akan dibalas bunuh, kecuali bila mendapatkan pemaafan dari pihak keluarga. Dalam hal ini maka pembunuh tidak dibunuh tetapi wajib membayar diyat, yang di Indonesia lebih dikenal sebagai uang darah.

Penerapan hukuman pancung Ruyati memunculkan imbas ketakutan dan ketidaksetujuan yang besar terhadap penerapan syariah Islam dan institusi Negara Islam. Hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan di tengah umat tentang hakikat negara Islam, sehingga mengidentikkan penerapan sebagian hukum Islam dengan negara Islam. 

Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam, dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam (An Nabhani, 2009). Melihat pada definisi tersebut, maka Arab Saudi jelas bukan negara Islam. 

Saudi hanya menerapkan sebagian saja dari hukum Islam. Hukum-hukum terkait hukum pidana seperti hudud dan jinayat, seperti hukuman bagi pezina, pencuri dan pembunuh diterapkan. Di sisi yang lain, Saudi mengabaikan hukum yang terkait dengan pembuktian sehingga terkesan keputusan yang dijatuhkan jauh dari kebenaran. Seperti kasus Darsem, yang bila diputuskan sesuai dengan hukum Islam, seharusnya bebas karena Darsem membunuh dalam rangka membela diri dari pemerkosaan.

Begitu pula dalam masalah sosial. Arab mewajibkan perempuan mengenakan cadar, melarang mereka untuk mengemudi, memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, ia tidak menerapkan hukum yang telah ditentukan Islam terkait kehidupan dalam ruang khusus, seperti larangan khalwat, dan penjaminan keamanan bagi perempuan pekerja di dalam rumah. Maka tampak dalam kehidupan umum “islami”, namun di rumah-rumah, pelecehan seksual dan kekerasan seolah tak tersentuh hukum. Bahkan, menurut dokumen wikileaks, bangsawan-bangsawan Arab leluasa melakukan pesta dengan minuman keras dan seks.

Dalam masalah ekonomi, Saudi menerapkan bebas riba. Namun ia mengabaikan hukum-hukum kepemilikan dalam Islam. Sumberdaya alam yang seharusnya milik umat, diserahkan kepada para bangsawan, pejabat, dan asing. Maka kesenjangan yang besar tercipta. Masyarakat Saudi yang miskin ternyata banyak juga jumlahnya.

Dan yang paling jelas menunjukkan Saudi bukan negara Islam adalah system politik dan pemerintahan yang dianutnya. Sistem Islam adalah kekhilafahan, bukan kerajaan. Sistem ini dipimpin seorang khalifah yang dipilih dari kaum muslimin melalui baiat, bukan semata-mata pewarisan kekuasaan turun temurun. 

Dalam menilai Arab Saudi, harus kita pisahkan antara Saudi sebagai tempat bermulanya Islam dengan Saudi dalam system yang berlaku sekarang. Benar bahwa sebagai tempat di mana Islam diturunkan, Saudi pernah menjadi pusat negara Islam. Bahkan berabad-abad kemudian, sekalipun pusat kekhilafahan telah berpindah ke Baghdad dan kemudian ke Istambul, Saudi tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari negara Islam. 

Ketika negara Islam mulai melemah seiring dengan melemahnya pemahaman umat terhadap Islam dan masuknya ide-ide asing yang merusak, ikatan antara Arab dengan negara Islam juga mulai melemah. Api nasionalisme yang ditiupkan Barat untuk memecah belah negara Islam membuahkan hasil dengan lepasnya Arab dari daulah pasca perang dunia pertama.

Setelah lepas, Arab membentuk negara sendiri dengan mengadopsi sistem kerajaan sebagai sistem pemerintahan. Kemudian setelah dinasti Saud berkuasa, paham Wahabi dijadikan sebagai paham negara. Penerapan Islam dalam paham Wahabi ini hanya penerapan yang bersifat parsial, karena paham Wahabi sendiri hanya mengadopsi masalah aqidah, ibadah dan sebagian kecil saja dari hukum Islam. 

Maka Saudi pada dasarnya tidak menerapkan hukum Islam, melainkan hanya mengadopsi suatu paham tertentu. Untuk menambal kekurangan paham Wahabi ini, Saudi mengambil sistem kapitalisme dalam masalah perekonomian dan politiknya. 

Ini dari segi penerapan hukum Islam. Dari sisi keamanan, kita lihat bahwa Saudi menyerahkan penjagaan keamanannya pada AS. Ia menyediakan pangkalan militer bagi AS dan bergantung pada penjagaan AS. Kompensasinya, Saudi bersedia membayar mahal plus memberikan konsesi eksploitasi kekayaan alamnya terutama minyak pada AS.

Mencermati fakta tersebut, maka tidak tepat bila Saudi dikatakan sebagai negara Islam, bahkan menjadi representasi negara Islam pun tidak layak. Penerapan Islam hanya sebatas klaim Saudi sebagai alat legitimasi terhadap posisinya sebagai penjaga tempat suci umat Islam sedunia, yakni Baitul Haram.

Negara Islam adalah negara yang menerapkan seluruh sistem Islam dari masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sampai urusan hukum, politik dan pemerintahan. Hanya dengan penerapan Islam secara utuh dan menyeluruh lah maka seluruh problem umat manusia dapat terpecahkan secara tuntas. Kemakmuran dan keamanan menjadi keniscayaan.

Sebaliknya, penerapan secara parsial justru hanya melahirkan berbagai masalah baru yang tidak mampu menggambarkan keagungan Islam sama sekali. Saudi telah membuktikan hal ini. 

Wallahu a'lam bi showab.